BNP News No. 01-2014

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia

Untuk melakukan pengawasan dan pengaturan yang terintegrasi terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia, pada tanggal 22 November 2011 Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 21 tahun 2011 sebagai dasar hukum pendirian Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap lembaga keuangan di  Indonesia. Pembentukan OJK bertujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

OJK secara resmi menjalankan tugas dan kewenangannya untuk melakukan pengawasan terhadap pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012 dan terhadao perbankan terhitung sejak tanggal 31

Financial Service Authority (OJK) to supervise and regulate financial service sector in Indonesia

To conduct an integrated supervision and regulation of the financial service sector in Indonesia, on 22nd November 2011, the Government of Republic of Indonesia enacted Law No. 21 year 2011 as the legal basis to establish the Financial Service Authority (OJK).

OJK is an independent and free from any intervention institution, which function, duty, and power are to regulate, supervise, examine, and investigate financial institutions in Indonesia. The objective of the establishment of OJK is to make the entire activities of the financial services sector can be performed in organized, fair, transparent, and accountable, able to attain sustainable and stable growth and able to protect the interest of consumers and society. OJK shall perform regulatory and supervisory duties over financial services activities in the banking, capital market, insurance, pension fund, financial institution sector and other financial service institution.


OJK officially performs its duty and authority to supervise capital market, insurance, pension funds, financial institutions and other financial institutions as of 31st December 2012 and banking as of 31st December 2013.  


Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2004 dan No. 24 Tahun 2011, pada tanggal 31 Desember 2013, Presiden Republik Indonesia meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), BPJS Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dan peluncuran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sejak tanggal 1 Januari 2014, BPJS secara resmi mulai menjalankan tugasnya sebagai badan hukum yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan  dan sejak tanggal 1 Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan ketenagakerjaan yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, hari tua, pensiun dan kematian.

Seluruh masyarakat Indonesia dan warga Negara asing yang bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan di wilayah Indonesia wajib untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan cara mendaftarkan dirinya di BPJS dan membayar Iuran Jaminan Kesehatan. Sebagai peserta BPJS Kesehatan, peserta akan mendapat jaminan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kewajiban pendaftaran BPJS Kesehatan harus sudah dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2015 bagi pemberi kerja Badan Usaha Milik Negara, usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil, dan pada tanggal 1 Januari 2016 bagi pemberi kerja pada usaha mikro serta pada tanggal 1 Januari 2019 bagi pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja.

Health and Employment Social Security Implementing Board (BPJS)

As implementation of the Laws of Republic of Indonesia Nos. 40 Year 2004 and 24 Year 2011, on 31st December 2013, the President of Republic Indonesia was  inaugurated the Health the Social Security Implementing Board (BPJS Kesehatan), Employment Social Security Implementing Board (BPJS Ketenagakerjaan) and Healthcare Security Program (JKN).  Since 1st January 2014, BPJS Kesehatan officially started its duties as a legal entity that implements health security program and since 1st January 2015, BPJS Ketenagakerjaan will implement employment security programs which include work accident, old-age, pension and death insurance.

 
All Indonesian citizens and foreigners that have been working in Indonesia territory for at least 6 (six) months are obliged to become members of BPJS Kesehatan by registering themselves at BPJS and paying the Healthcare Insurance Premium.  As member of BPJS Kesehatan, they will obtain healthcare services in the territory of Indonesia according to the prevailing law and regulation.

The registration obligation of BPJS Kesehatan should be implemented by no more than the 1st of January 2015 for the employers of state-owned, large-scale, middle-class and small-scale enterprises, and on 1st January 2016 for employers of micro-scale enterprises and on 1st January 2019 for non-salary based workers and non-workers .



Copyright ® 2006-2012 Bangun & Partners
Ambassador 2 Lt.35/9 (ITC Kuningan). Jl. Prof.Dr.Satiro Jakarta 12940
Telp: +62-21-57935809
Email: bnp@bnplawyers.com | website: http://www.bnplawyers.com